abu, 8 Juli 2009 | 21:15 WIB Laporan wartawan KOMPAS Erwin Edhi Prasetyo
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Boediono menyatakan akan mempertimbangkan juga alternatif pemikiran tentang berbagai kebijakan yang ditawarkan oleh kedua lawan politiknya menjadi kebijakan pemerintahan ke depan. Ini seandainya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono resmi terpilih menjadi presiden-wakil presiden 2009-2014.
"Kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Prabowo Subianto atas upaya beliau menyampaikan opsi (kebijakan) yang saya kira sangat penting untuk dipertimbangkan bagi rakyat kita, dan kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Jusuf Kalla dan Bapak Wiranto yang juga menyampaikan pilihan-pilihan kebijakan yang penting untuk jadi pertimbangan kami di waktu-waktu yang akan datang. Ini seandainya kami mendapatkan amanat," ungkap Boediono kepada pers di sela-sela memantau hasil hitung cepat atau quick count di depan kediamannya di Sawitsari, Condong Catur, Depok, Sleman.
Menurut Boediono, mutu demokrasi di Indonesia, jika dilihat dari pelaksanaan pilpres, semakin meningkat. Terutama dilihat dengan adanya pilihan-pilihan kebijakan yang disampaikan pasangan-pasangan capres dan cawapres dalam kampanye. Ia mencontohkan, pasangan Mega-Prabowo yang menawarkan berbagai kebijakan menuju kesejahteraan rakyat. Demikian pula dengan tawaran visi dan kebijakan JK-Wiranto.
"Dengan adanya opsi-opsi yang ditawarkan inilah maka proses demokrasi meningkat mutunya," katanya. Boediono menyatakan siap sepenuhnya mengemban amanat rakyat sebagai wakil presiden. Namun, pihaknya masih akan menunggu hasil akhir penghitungan suara dari KPU.
Prabowo: "Exit Poll" Sesatkan Masyarakat
JAKARTA, KOMPAS.com — Cawapres Prabowo Subianto menyesalkan ditayangkannya hasil exit poll oleh sejumlah lembaga survei, di saat proses pemungutan suara masih berlangsung.
Exit poll dilakukan dengan menanyakan siapa pasangan yang dipilih oleh pemilih, begitu ia keluar dari TPS. Menurutnya, hal itu merupakan upaya pembentukan opini yang berindikasi menggiring publik memilih pasangan tertentu.
"Exit poll itu tindak kriminal. Di Amerika, exit poll dilarang sampai dengan hasil terkumpul seluruhnya," ujar Prabowo ketika memberikan keterangan pers, di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (8/7) malam.
Prabowo menyebut praktik-praktik tersebut sebagai hal yang tidak terpuji. "Juga dilakukan secara terencana untuk menyesatkan rakyat Indonesia. Hasil quick count juga belum bisa dikatakan valid. Bahkan ada hasil quick count yang menunjukkan hasil yang sangat berbeda," ungkapnya.
Ia lantas menyebutkan, hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) yang menunjukkan pasangan Mega-Prabowo memperoleh 38,83 persen suara, SBY-Boediono 30,35 persen, dan JK-Wiranto 31,92 persen. "Itu quick count dilakukan di 3.000 TPS yang ada di 17 provinsi," kata Prabowo.
Prabowo juga menyayangkan sejumlah stasiun televisi yang tidak independen dalam menayangkan hasil penghitungan cepat. "Saya juga mengingatkan pemilik stasiun TV bahwa tindakan mereka itu tidak bertanggung jawab dan tidak menguntungkan bangsa Indonesia," ujar Prabowo.
0 komentar:
Posting Komentar